Pemkab Siap Bangun Mal Pelayanan Publik

Pemkab Siap Bangun Mal Pelayanan Publik
Foto/Prokopim

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus mematangkan persiapan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya, Maria Agustina, mengungkapkan sejumlah instansi telah menyatakan kesiapan untuk bergabung dalam MPP. Di antaranya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah kabupaten, BUMN, BUMD, Perumda, perbankan, Kementerian/Lembaga, dan kepolisian daerah. Ia mengatakan komunikasi terus dilakukan dengan berbagai instansi pelayanan lainnya agar dapat bergabung dalam MPP. 

“Instansi yang akan bergabung sudah dilakukan penjajakan dan menyatakan siap masuk MPP,” ujar Maria Agustina pada rapat persiapan pembentukan Mal Pelayanan Publik di Ruang Rapat Pamong Praja I Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (6/10).

Maria menerangkan pembentukan mal pelayanan publik diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Keberadaan MPP dibutuhkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Sehingga diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta pada satu tempat. 

“Pengintegrasian pelayanan publik pada mal pelayanan publik dibutuhkan dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman,” sebutnya. 

Ia menuturkan MPP adalah amanah dari peraturan menteri di mana hasil yang diharapkan dari keberadaan MPP adalah tercapainya tingkat kepuasan masyarakat. Juga efektivitas dan efisiensi dalam penerapan standar pelayanan terutama perizinan dan non-perizinan. MPP juga akan berkontribusi pada peningkatan peringkat Indonesia dalam kemudahan berinvestasi atau berusaha. 

“Ini merupakan fungsi perluasan dari fungsi pelayanan terpadu atau satu pintu. Tujuannya memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Sekaligus meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia khususnya Kabupaten Kubu Raya,” jelasnya.

Dirinya mengungkapkan di wilayah Kalimantan Barat belum ada daerah yang memiliki MPP. Namun sejumlah kabupaten/kota termasuk Kubu Raya telah melakukan ekspose dan persiapan pembentukan MPP. Adapun di Pulau Kalimantan, baru Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang memiliki MPP. 

“Alhamdulillah, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sudah bersedia. Itu kunci MPP akan berjalan,” ucapnya. 

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terkait kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah kabupaten tetap memaksimalkan dan menjaga stabilitas pelayanan di tengah pandemi Covid-19.

Terkait pembentukan mal pelayanan publik, ia menyebut hal itu sebagai bentuk serangan yang mendarat pada sasaran, yakni terbakukannya pelayanan perizinan dan non-perizinan.

“Dan ini semua dalam konteks keterpaduan dan sudah dirumuskan dengan kepung bakul. Jadi kita sederhanakan supaya maksimal,” ujarnya.

Muda mengatakan masyarakat dan pelaku usaha membutuhkan pelayanan yang cepat dan efektif. Karena itu, berbagai pelayanan perizinan dan non-perizinan akan digabungkan dalam sebuah mal pelayanan publik.  Sehingga memberikan kemudahan bagi mereka yang memerlukan layanan. 

“Jadi itu sifatnya untuk memudahkan orang supaya tidak bolak-balik. Dri situ bisa selesai banyak urusan,” sebutnya. 

Ia menyatakan MPP yang memberikan keterpaduan akan menghadirkan kecepatan dan efektivitas untuk memudahkan masuknya investasi dan kegiatan ekonomi. 

“Dengan perizinan yang efektif akan mempercepat juga peluang-peluang usaha termasuk usaha mikro di mana kita bisa percepat pendaftarannya,” ucapnya. 

Lebih jauh ia mengatakan MPP yang akan dibentuk harus punya daya tarik. Tidak saja secara fungsional tapi juga sosial. Karena itu, MPP dapat diupayakan untuk berada di pusat kegiatan ekonomi warga, semisal pusat perbelanjaan. Sehingga menjadi magnet yang dapat menarik minat warga untuk datang. 

“Ini juga menjadi salah satu cara menaikkan brand dan imej daripada pusat perbelanjaan bahwa bukan sekadar bicara orang belanja dan gaya hidup, tapi juga bicara tentang pelayanan,” sebutnya. (rio)